PBNU

Sikap PBNU Terhadap RUU HIP PERKUAT PANCASILA SEBAGAI KONSENSUS KEBANGSAAN

بسم الله الرحمن الرحيم Setelah melakukan pengkajian mendalam terhadap Naskah Akademik, rumusan draft RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan Catatan Rapat Badan Legislasi DPR RI Dalam Pengambilan Keputusan atas Penyusunan RUU HIP tanggal 22 April 2020, serta mencermati dengan seksama dinamika yang berkembang di masyarakat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa segala ikhtiar untuk mengawal, melestarikan, dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, dan konsensus nasional patut didukung dan diapresiasi di tengah ancaman ideologi transnasionalisme

Mengenang Gus Sholah di Mata KH Ma’ruf Amin

Blitar – Gus Sholah atau KH Salahuddin Wahid tutup usia pada Minggu. Gus Sholah meninggal di RS Harapan Kita Jakarta, 2 Februari 2020 pada pukul 20:55 WIB. Menurut putranya Irfan Wahid, kondisi kesehatan sang ayah memang menurun sejak dua minggu lalu. Saat itu, Gus Sholah mengalami gangguan di organ jantung. “Ada keluhan ritme jantung yang tidak beraturan. Dilakukanlah ablasi (operasi) semacam kateter untuk mengisolir elektromagnetik liar,” ujar Irfan dalam akun Twitternya. Kepergian pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur itu meninggalkan duka yang

Upaya Meraba Wajah Muslim Indonesia di Masa Depan

Sebetulnya, seperti apa wajah umat Islam Indonesia? Banyak peristiwa besar yang berkaitan dengan umat Islam terjadi beberapa tahun belakangan ini, mulai dari aksi 212 hingga terpilihnya KH. Ma’ruf Amin sebagai wapres. Lantas, siapa yang yang jadi representasi Islam Indonesia? Apakah kelompok 212 yang anti Ahok, atau sosok KH. Ma’ruf Amin yang seorang NU, atau seperti Jokowi; muslim, tidak berlatar pesantren, berpartai PDIP, berasal dari Solo yang kental kultur Jawa? Pertanyaan-pertanyaan itu mengiringi pembacaan saya terhadap buku Wajah Muslim Indonesia besutan Hasanuddin

Pedoman Berpolitik Warga NU

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan politik yang dicanangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai usaha untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila, Muktamar merasa perlu memberikan pedoman kepada warga Nahdlatul Ulama yang menggunakan hak-hak politiknya, agar ikut mengembangkan budaya politik yang sehat dan bertanggung jawab agar dapat ikut serta menumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional serta membangun mekanisme musyawarah-mufakat dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapi bersama, sebagai berikut ini. 1. Berpolitik

Piagam Perjuangan Kebangsaan NU

Ketika NU Kembali ke Khittah 1926 di mana NU tidak lagi menjadi partai politik atau bagian dari partai politik dan tidak terikat oleh partai politik manapun, dengan sendirinya masyarakat yang selama ini cara berpolitiknya ditentukan oleh pimpinan pusat organisasi mengalami banyak kebingungan. Mengingat adanya perubahan politik dari stelsel kelompok atau organisasi menjadi stelsel individual ini, NU merasa perlu memberi petunjuk agar warganya tetap menggunakan hak politik mereka secara benar dan bertangung jawab. Karena itulah, lima tahun setelah keputusan Muktamar Situbondo

PBNU: Bertani Termasuk Jihad untuk Kurangi Persoalan Pangan

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama H Marsudi Syuhud menyatakan di hadapan peserta Rakernas Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU bahwa bertani termasuk jihad karena untuk mengurangi persoalan pangan. “Jihad dalam pertanian itu dalam Fathul Mu’in adalah termasuk daf’u dararin ma’sumin, (yaitu) mengurangi problem-problem persoalan dari pertanian,” kata Marsudi saat mengisi materi di Rakernas LPP PBNU di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat, Senin (1/4) malam. Menurut Marsudi, banyak negara yang kekurangan lahan dalam menanam pertanian untuk memenuhi pangan penduduknya, sehingga melirik Indonesia karena dinilai memiliki

PBNU Jelaskan soal Kiai Said Dilaporkan ke Polisi

NUBLITAR.OR.ID – Dalam laporan yang disampaikan Ketua Koordinator Laporan Bela Islam (Korlabi) Damai Hari Lubis, Senin 19 Maret 2019, Kiai Said Aqil dianggap telah menyebar kebencian karena pernyataanya yang menyebut ada kelompok radikalis, ekstremis, dan teroris di Indonesia. Kiai Said mengiyakan ketika ditnaya soal tersebut kini berada pada kubu capres-cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno. Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Robikim Ehmas ketika diminta komentar terkait hal itu, mengatakan pihaknya baru mengetahui pelaporan itu setelah membaca berita di media. Robikin