Pencopotan Atribut FPI, Ansor Blitar : TNI Sudah Gregetan

BLITAR – Sikap keras TNI yang menyerukan pembubaran FPI (Front Pembela Islam) serta diikuti pembersihan atribut FPI di Jakarta, dinilai Ansor NU Kabupaten Blitar, sebagai hal yang wajar. Menurut Ketua Ansor NU Kabupaten Blitar Aminudin Fahruda, TNI memiliki komitmen dan tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI.

“Wajar jika TNI bersikap demikian. Karena TNI memiliki tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Aminudin Fahruda kepada Sindonews.com Jumat (20/11/2020).

Belum lama ini seluruh atribut FPI termasuk baliho Imam Besar FPI Rizieq Shihab di Jakarta, diturunkan oleh sejumlah anggota TNI berbaju loreng.

Dalam apel kesiapan bencana dan pilkada serentak di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat Jumat 20 November 2020, Pangdam Jaya TNI AD Mayjen TNI Dudung Abdurachman tegas mengatakan pembersihan tersebut atas perintahnya. Semua yang mengajak revolusi akan dibersihkan dan tidak segan ditindak tegas. Bila perlu kata Mayjen Dudung, FPI dibubarkan.

Menurut Aminudin, sikap keras TNI bisa jadi akumulasi rasa jengkel melihat FPI yang terus berulah. Terutama sejak kepulangan Rizieq Shihab, FPI terus membuat kegaduhan. Di sisi lain aparat kepolisian dan pemerintah DKI Jakarta kemungkinan lamban mengambil sikap. Hal itu yang mendorong TNI segera turun tangan. “Mungkin TNI sudah gregetan. Dan itu wajar,” kata Aminudin atau biasa disapa Gus Udin.

Bagi Gus Udin, FPI merupakan organisasi kecil. Mereka tidak bisa mengklaim diri sebagai representasi mayoritas umat Islam di Indonesia. Sebab, di Indonesia ada NU dan Muhammadiyah yang secara jamaah dan jam’iyah jauh lebih besar dari FPI. Gerakan amaliyah FPI di masyarakat juga dinilai terlalu keras, yang itu membuat banyak masyarakat tidak menaruh simpatik.

Di lokasi lain, Wakil Ketua Lembaga Ta’mir Masjid PBNU Zainal Arifin Na’im mengkomentari doa FPI yang menginginkan Megawati dan Joko Widodo berumur pendek. “Mendoakan Ibu Hajjah Megawati Soekarnoputeri dan Presiden Jokowi dengan doa yang buruk merupakan sebuah contoh akhlak yang sangat buruk,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Begitu juga dengan gerakan politiknya yang terlalu frontal. “Karena terlalu keras, masyarakat menjadi tidak simpatik,” kata Gus Udin yang juga pengasuh Ponpes Alkamal Kunir Blitar. Kendati demikian, dalam konteks pelanggaran hukum, siapapun yang melanggar, yakni tidak hanya FPI, kata Gus Udin harus ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Kalau soal pelanggaran hukum, siapapun yang terbukti melanggar harus ditindak tegas,” tambah Gus Udin. Sementara untuk di wilayah Kabupaten Blitar dan sekitarnya, Gus Udin mengakui ada sejumlah orang yang mengklaim sebagai simpatisan FPI. Namun sejauh ini mereka lebih berkonsentrasi membangun gerakan ekonomi.

Terkait situasi di Jakarta yang saat ini memanas, para simpatisan FPI di Kabupaten Blitar dan daerah sekitar, kata Gus Udin tidak terlihat membuat gerakan. Sejauh ini mereka tidak memperlihatkan gejala hendak menggelar aksi solidaritas dan semacamnya. “Tidak terlihat ada gerakan apapun. Namun harus tetap diwaspadai,” pungkas Gus Udin.

Sumber : OkeZone