Blitar – Sebagian orang kerap gagal paham dan sulit menerima pandangan nasionalisme atau sikap bela negara yang dipegang oleh warga NU secara umum, terutama tampak praksis oleh GP Ansor-Banser, Pagar Nusa, dan para dai serta kiai NU.

Bagaimana dapat diterima akal ketika NU dan semua badan otonomnya begitu gigih menyuarakan nasionalisme dan mengampanyekan hubungan sosial-politik tanpa unsur SARA?

Bagaimana rasionalisasi sikap kebangsaan NU sebagai salah satu elemen bangsa yang berada di barisan paling depan untuk pasang badan membela NKRI? Apa kaitan NU berikut badan otonomnya sebagai ormas keagamaan dan nasionalisme?

Sikap kebangsaan NU ini bukan cuma-cuma. NU berikut segenap nahdliyin mesti membayar ongkos sosial yang cukup mahal, mulai dari cacian, tuduhan, bahkan ancaman. NU kerap berhadapan dengan sejumlah orang yang belum memahami logika NU sebagai ormas keagamaan.

NU kota Blitar menggelar Kajian Aswaja NU dan Bela Negara NU Kota Blitar untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan diatas . Diikuti seluruh banom NU Kota Blitar, muslimat NU, fatayat NU, PC NU, Ansor , IPNU, IPNNU hingga warga nahdliyin kota BLitar di pelataran Masjid Agung Kota Blitar. Jum’at (malam) 3/5/2017.

Sebenarnya logika dan sikap kebangsaan NU sederhana. Logika dan nasionalisme NU tidak beranjak dari pemikiran sosial-politik-keagamaan yang dipegang oleh salafus saleh Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan logika dan sikap nasionalisme NU merupakan turunan dari pemikiran para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam memandang relasi agama dan negara.

Berikut point – point penting sosialisasi asjawa dan belanegara malam itu, diantaranya:
1. Di Kota Blitar telah disosialisasikan gerakan Aswaja dan bela negara dengan terlebih dahulu didiskusikan kondisi obyektif Kota Blitar. Menyangkut masalah penegakan integritas pesantren dan pengembangannya dalam zaman yang telah berubah.

2. Pada umumnya masyarakat bawah yang merasa berhaluan aswaja an-nahdliyah merasa bahwa aswaja hanyalah sekitar masalah tahlil, ziarah kubur, tawassul, istighosah dan perawatan adat istiadat. Masalah furu’iyah tersebut memang termasuk digemari oleh masyarakat aswaja dan termasuk amal keutamaan (Fadilah), namun prinsip-prinsip aswaja tidak hanya masalah fadilah saja. Ada masalah yang lebih prinsip yang belum dipahami oleh masyarakat di bawah pada umumnya.

3. Di bidang akidah (tauhid) menggunakan pokok-pokok pemikiran al-asy’ariyah, al-maturidiyah yang memahami tauhid dalam Al-Qur’an secara ilmiah dan lurus (mu’tadil). Dalam istilah agama disebut al-hanifiyat as-samhah (lurus dalam keyakinan dan amaliyah tetapi dapat memahami perbedaan). Hal inilah yang melahirkan perilaku kelurusan agama tetapi toleran dengan pemikiran/agama yang lain (i’tidal & tasamuh). Toleransi bukan ekstrimisme pemahaman dan bukan serta merta menerima dan mengikuti yang lain tanpa seleksi.

4. Prinsip-prinsip ibadah menggunakan pendekatan hukum dan etik (tasawuf) secara bersama-sama. Sehingga dalam beribadah kepada Allah kita tetap mengikuti keabsahan secara hukum fiqh dalam ibadah tersebut sekaligus berusaha mengisinya dengan rasa ketakwaan sehingga ibadah tidak hanya menyentuh hukum tapi juga menyentuh rasa (naluri).

5. Moderasi (wasatiyah) yang digunakan oleh aswaja an-nahdliyah di Indonesia tidak hanya diberlakukan untuk akidah dan ibadah tetapi juga diberlakukan untuk pergaulan sosial dengan masyarakat muslim dan non-muslim dalam sebuah komunitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya menyangkut masalah sosial kesejahteraan, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, budaya, keadilan dan persatuan.

6. Prinsip politik dalam Islam: al-amanah (aspirasi keterwakilan). Sehingga politik itu sehat atau enggak diukur dari apakah sistem politik dalam komunitas negara menjamin berlangsungnya proses al-amanah itu. Selanjutnya apakah politisinya membawa al-amanah tersebut. Prinsip amanah secara timbal balik akan melahirkan keterwakilan masyarakat di dalam proses politik kemudian melahirkan pengembangan dan pengayoman masyarakat. Apabila politik meninggalkan al-amanah maka yang timbul adalah pergeseran politik perjuangan menjadi politik perdagangan yang berdasarkan jual beli dan ujung-ujungnya adalah uang. Perdagangan politik ini akan merusak tatanan dan integritas kebangsaan secara komprehensif.

7. prinsip hukum adalah keadilan. Hukum adalah ilmu dan teks, sedangkan intinya adalah keadilan. Keadilan dari seorang ahli hukum tidak diukur dari tingginya ilmu hukum, namun diukur dari rasa keadilan dalam mempertanggungjawabkan ilmu hukum tersebut. Dan rasa keadilan itu adalah bagian dari hidayah Allah. Apabila rasa keadilan tersebut hilang dari ilmu hukum yang terjadi adalah: banyak nya ahli hukum yang masuk hukuman, hukum yang dibawah kekuasaan dan uang serta pada ujungnya masyarakat tidak merasakan keadilan.

8. Prinsip ekonomi dalam aswaja adalah pemerataan dari kumpulan pajak dan hasil bumi. Pemerataan harus tercermin dari kebijakan negara, sedangkan seberapa rakyat mendapatkan rejeki tentu tergantung pada kapasitas masing-masing tapi harus diayomi oleh sistem kenegaraan itu. Islam menolak kapitalisme dan proletariatisme sekaligus karena keduanya tidak mengandung ekonomi pemerataan untuk seluruh rakyat sehingga yang harus kita perjuangkan adalah sistem ekonomi negara dan kesempatan rakyat untuk mencari rejeki halalal toyiban mubarokan.

9. Dalam bidang budaya kita dilarang kembali ke budaya jahiliah yang mengumbar nafsu serta keserakahan dan kebebasan yang bertentangan dengan martabat manusia sehingga masyarakat tampak modern tapi sesungguhnya sangat rusak. Hal tersebut baru bisa dibentuk melalui pendidikan yang menyeimbangkan antara karakter dan ketinggian teknologi.
Source: NU, Walisongo